Ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dalam forum-forum resmi PMII, tetapi sering muncul dalam obrolan kopi antar kader: Setelah lulus, mau jadi apa? Pertanyaan sederhana ini menyimpan kegelisahan mendalam tentang masa depan kader di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang. PMII telah lama menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa Islam untuk menempa diri menjadi intelektual organik. Namun, ketika ijazah di tangan dan dunia kerja menanti, banyak kader dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan idealisme pergerakan atau menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang serba pragmatis.
Fenomena ini bukan hal baru, tetapi intensitasnya semakin terasa dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat bahwa pengangguran terbuka lulusan universitas pada Agustus 2023 mencapai sekitar 5,18 persen dari total pengangguran nasional, dengan jumlah pengangguran lulusan diploma dan sarjana mencapai lebih dari 1,1 juta orang (BPS, 2023). Angka ini menjadi konteks yang tak bisa diabaikan ketika kita membicarakan masa depan kader PMII. Di satu sisi, kader dididik untuk berpikir kritis dan berorientasi pada perubahan sosial. Di sisi lain, mereka harus bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif dan sering kali tidak ramah terhadap lulusan yang aktif berorganisasi.
Keterampilan yang Terabaikan
Salah satu kritik yang muncul dari kalangan alumni adalah kurangnya persiapan kader PMII menghadapi dunia profesional. Selama ini, pelatihan kader lebih banyak berfokus pada ideologi, retorika, dan manajemen organisasi. Semua itu penting, tetapi kurang diimbangi dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja—seperti kemampuan analisis data, literasi keuangan, penulisan profesional, hingga penguasaan teknologi digital. Akibatnya, banyak kader yang unggul dalam forum diskusi tetapi gagal dalam wawancara kerja. Mereka fasih berbicara tentang keadilan sosial, tetapi kesulitan menyusun laporan keuangan atau mengoperasikan perangkat lunak analisis data.
Padahal, jika kita merujuk pada sejarah, PMII pernah melahirkan banyak tokoh yang tidak hanya kritis tetapi juga kompeten di bidangnya masing-masing. Nurcholish Madjid adalah contoh bagaimana seorang kader PMII bisa menjadi pemikir besar yang karyanya diakui secara luas. Namun, menjadi seperti Cak Nur tentu tidak cukup hanya dengan berdiskusi di forum-forum organisasi. Dibutuhkan kerja intelektual yang keras, disiplin membaca yang tinggi, dan kemampuan menulis yang terlatih. Hal ini kembali mengingatkan kita pada kritik tentang melemahnya tradisi intelektual yang pernah disampaikan dalam refleksi Harlah PMII ke-66 lalu.
Antara Organisasi dan Karier
Dilema lain yang tak kalah pelik adalah soal waktu. Menjadi kader aktif PMII menuntut dedikasi waktu yang besar—rapat, konsolidasi, aksi, hingga pendampingan masyarakat. Bagi sebagian kader, aktivitas ini justru mengorbankan waktu belajar dan kesempatan magang yang seharusnya menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja. Ketika teman-teman seangkatan sudah menyelesaikan magang di perusahaan ternama atau mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, kader PMII masih sibuk mengurus administrasi organisasi.
Tentu, tidak ada yang salah dengan berorganisasi. Pengalaman berorganisasi justru memberikan nilai tambah berupa kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, pengalaman itu bisa menjadi bumerang. Dunia kerja modern menuntut kombinasi antara soft skill dan hard skill. PMII unggul dalam yang pertama, tetapi sering tertinggal dalam yang kedua. Di sinilah pentingnya kader PMII mulai memikirkan strategi pengembangan diri yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada eksistensi organisasi semata.
Menuju Kader yang Adaptif
Jika PMII ingin tetap relevan di era yang terus berubah, ia harus berani melakukan terobosan. Salah satunya adalah dengan memperkuat program pengembangan karier bagi kader. PMII bisa bermitra dengan alumni yang telah sukses di berbagai bidang—baik di sektor swasta, pemerintahan, maupun wirausaha—untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis. Program mentoring, job shadowing, hingga bursa kerja internal bisa menjadi langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja.
Selain itu, PMII perlu mendorong kader untuk tidak memandang aktivitas organisasi dan pengembangan karier sebagai dua hal yang saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan beriringan jika kader mampu mengelola waktu dengan baik dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Menjadi kader PMII bukan berarti harus mengorbankan masa depan ekonomi. Sebaliknya, kader yang mapan secara ekonomi akan lebih leluasa berkontribusi pada perjuangan organisasi dan masyarakat.
Pada akhirnya, PMII adalah tentang manusia—bukan sekadar struktur, AD/ART, atau seremonial. Organisasi ini hanya akan sekuat kader-kadernya. Jika kader-kadernya berkualitas, sejahtera, dan berdaya, maka PMII akan menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan. Sebaliknya, jika kader dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kerasnya kehidupan, maka idealisme yang selama ini diagungkan di forum-forum akan menjadi utopia belaka.
Maka, wajar jika kita bertanya: sudah sejauh mana PMII menyiapkan kadernya untuk tidak hanya menjadi pejuang gagasan, tetapi juga pemenang dalam kehidupan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa lagi ditunda. Karena pada akhirnya, kader yang utuh adalah kader yang bisa berpikir kritis sekaligus bertahan hidup, yang mampu berjuang untuk rakyat sekaligus untuk keluarganya sendiri.